KLIPING MEDIA

Mesir Bebaskan Tokoh Oposisi Ayman Nour

Ayman Nour, politisi Mesir yang menantang Presiden Hosni Mubarak pada tahun 2005 lalu dan kemudian dipenjarakan, mengeluarkan pernyataan bahwa ia akan segera memimpin Partai Al-Ghad Mesir. Ayman Nour baru saja dikeluarkan setelah menjalani sekian lama masa hukuman.

“Saya tidak akan menjadi ketua partai, tetapi tujuan saya sekarang adalah membangun kembali partai ini,” ujar politisi berusia 44 tahun ini.

Sepak terjang Nour sebelumnya menjadi perhatian besar AS dan pemerintah Mesir. Dia dipenjarakan dengan tuduhan telah memalsukan tanda-tangan para peserta petisi untuk mendaftarkan partainya di tahun 2004. Menurut keterangan pemerintah Mesir, Nour sudah memalsukan 1950 tanda-tangan. Ia dibebaskan merujuk pada catatan medisnya yang tidak bagus. DIa dilaporkan menderita sakit mata dan gangguan jantung.

“Sekarang, saya kembali untuk bekerja. Saya siap mengubah negeri ini.” tandasnya.

Pelepasan Nour ini membuat AS mencak-mencak. Pasalnya sejak awal, AS sudah memasukan nama Nour pada daftar hitam, karena Nour adalah seorang anti-demokrat. George Bush, mantan Presiden AS acap kali menyebutkan nama Nour sebagai orang yang harus diberi perhatian ekstra.

Banyak pihak yang menduga kalau pelepasan Nour sebagai usaha Hosni Mubarak dalam mendekati Barak Obama, Presiden AS saat ini. Walaupun Nour dikecam oleh Bush, namun Obama mempunyai perhatian yang juga besar dan cukup bersimpati kepadanya. (sa/jp)

Pemerintah kelabakan menghadapi unjuk rasa

Dalam kaitannya dengan dunia kebebasan mengeluarkan pendapat, unjuk rasa sepertinya merupakan sarana yang mendapat nilai tertinggi bila dibandingkan dengan sarana-sarana lainnya di Negeri ini. Ada beberapa alasan kenapa masyarakat Indonesia gemar untuk berunjuk rasa. Pertama, kemudahan dalam sisi operasional aksi, kedua, adanya stagnasi kualitas partai politik sebagai pencetak para wakil rakyat dan ketiga, buruknya kinerja pemerintah. Tiga alasan tersebut sepertinya cukup untuk mewakili kenapa unjuk rasa tidak pernah sepi dari dunia perpolitikan kita.

Di era transisi demokrasi ini, peran sektor ketiga atau elemen non pemerintah tidak dapat dianggap remeh dalam pembangunan pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila kita cermati, penggerak mula setiap terjadi unjuk rasa mayoritas selalu dipelopori oleh peran sektor ketiga ini, entah itu Ormas, LSM, Organisasi Mahasiswa, dll. Peran mereka cukup signifikan, terbukti beberapa kasus seperti korupsi, lingkungan, pendidikan, moralitas yang menjadi sorotan para penegak hukum salah satunya berkat pressure dari sektor ketiga ini.

Peran signifikan yang mereka lakukan tentu sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk melakukan kinerjanya dengan baik. Tidak sekedar komunikasi, tetapi hubungan yang terjaga dengan intens antara keduanya setidaknya dapat berdampak positif bagi keberlangsungan demokrasi di negeri ini. Strategi inilah yang seharusnya menjadi core gerakan bagi setiap elemen Bangsa dan Negara. Pemerintah sadar akan tugas yang diembannya dan siap menerima segala kritikan dari siapapun. Begitu juga dengan elemen non pemerintah, mereka sadar akan fungsi dan tugasnya sebagai salah satu jembatan rakyat dan pemerintah. Sisi arogansi semua pihak harus kita hilangkan dengan kesadaran dan pemahaman bahwa negeri ini harus kita bawa ke arah perbaikan menuju kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan kekuasaan an sich.

Sehubungan dengan rencana pemerintah untuk memperketat aturan unjuk rasa, penulis berpendapat bahwa hal itu pada dasarnya tidak perlu dilakukan. Selain aturan unjuk rasa yang memang sudah ada, kita juga melihat bahwa rencana pemerintah ini bukanlah hal prioritas yang penting dan mendesak untuk dilakukan. Malah terkesan menciderai hubungan antara pemerintah dan masyarakat sebagai pelaku unjuk rasa. Sikap berlebihan Presiden SBY terkait suara sound system menunjukkan bahwa Beliau kurang peka terhadap kondisi masyarakat yang dipimpinnya, melakukan hal praktis yang mudah dilakukan tanpa berpikir tentang apa aspirasi yang menjadi objek pengunjuk rasa.

Kita tentu ingat, kisah Khalifah Umar bin Khattab yang mengetahui bahwa ada satu keluarga yang kekurangan makan. Seketika itu sang Khalifah langsung pergi dan kembali membawa sekarung gandum serta menyerahkannya kepada keluarga tersebut. Dia meminta maaf bahwa ternyata masih ada rakyatnya yang masih kekurangan makan. Sebagai pihak yang diberikan amanah kepemimpinan, seharusnya pemerintah dalam hal ini Presiden SBY harus melihat substansi akar permasalahan yang dihadapi. Tentu, akan berbeda halnya kalau Presiden SBY menanggapi suara sound system yang dianggap menganggu tersebut dengan berbagai tindakan konkret untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang dipimpinnya. Suara sound system tersebut adalah suara rakyat, suara yang memilih para wakil rakyat termasuk Presiden dan Wakil Presiden serta suara yang menginginkan perbaikan di negeri ini.

Sebagai kesimpulan saya berpendapat bahwa, pertama, Pemerintah supaya tidak gegabah merencanakan atau mengambil setiap kebijakan. Dalam waktu dekat ini, hal prioritas yang perlu dilakukan Presiden beserta jajarannya adalah masalah fundamental yang dialami masyarakat, seperti kelangkaan BBM, banyaknya PHK dan meningkatnya tingkat pengangguran. Kedua, Aturan unjuk rasa sudah ada, tinggal dilaksanakan dengan penuh kedisiplinan oleh semua pihak. Ketiga, membahas kembali aturan unjuk rasa memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Alangkah strategisnya kalau hal tersebut digunakan konkret untuk kepentingan rakyat. Keempat, Pemerintah harus sadar dan mengevaluasi diri terkait dengan kinerja yang selama ini dilakukan. mereka -para pengunjuk rasa- hanya ingin pemerintah mendengar dan melaksanakan aspirasi mereka, bukan untuk menganggu. Bukankah lebih gentle, kalau Anda wahai Pak Presiden, turun langsung mendatangi para pengunjuk rasa dan menanyakan langsung apa yang menjadi permasalahannya.

Wallahu’alam bishshawab.

AMANAH

“Apabila amanat telah disia-siakan, maka tunggulah kedatangan hari kiamat.’ Abu Hurairah bertanya, Bagaimana menyia-nyiakannya itu, wahai Rasulullah ?. Beliau menjawab. ‘Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya hari kiamat”.
(Shahih Bukhari, kitab Ar-Riqaq, Bab Raf’il Amanah 11: 333)

Tiga suku kata: amanah. Ringan di lidah tapi sanggup menggetarkan dan membuat ciut nyali tiga makhluk perkasa. Langit yang luas terdiam, tak mampu berkata-kata. Bumi, yang digelari para cendikia astronomi sebagai the privileged planet, tak juga mampu memikulnya. Gunung yang tinggi menjulang, juga enggan untuk mengembannya. Mereka takut menyia-nyiakan amanat, mereka semua takut berlaku khianat. Lalu kata itu disandangkan di pundak-pundak Bani Adam, sedangkan mereka tak lepas dari kemungkinan untuk menyimpang. Kecenderungan itu bersumber dari dua potensi: kezaliman dan kebodohan. Kezaliman adalah lawan dari ‘adil, yakni meletakkan sesuatu secara tidak proporsional. Kejahilan adalah dangkalnya ilmu dan terbatasnya horison pikiran. Kejahilan pulalah salah satu pilar penyebab kezaliman.
“Sesungguhnya Kami telah mengembankan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, namun semuanya tidak bersedia, karena takut mengkhianatinya, lalu amanat itu diterima oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zhalim lagi sangat bodoh“. (Al-Ahzab : 72)
Maka terjadilah apa yang tak seharusnya terjadi. Tinta sejarah terpaksa mencatat berbagai peristiwa memuakkan akibat disandarkannya amanah pada orang-orang yang jahil lagi zalim. Ketika pasukan Salib membantai kaum Muslimin di penghujung periode 500-an hijriah, salah seorang delegasi dari daerah Quds atau Pantai Syria, lari tunggang-langgang menghadap khalifah di Baghdad untuk memohon perlindungan. Sang utusan menggelar tulang-belulang manusia, rambut wanita dan anak-anak korban peristiwa berdarah itu dengan perasaan berkecamuk antara harap dan duka. Namun apa hendak dikata, sang khalifah -yang harusnya menjadi eksekutor hukum Allah di muka bumi- justru lebih berminat memikirkan Balqa’ yang tengah menghilang dari istananya. Tahukah engkau siapa gerangan Balqa’ yang demikian penting itu? Ia adalah merpati kompetisi milik Sang Khalifah! (lihat Nujum az Zahirah, Ibn Targhi Bardi).
Sungguh benarlah Umar ibn Khattab ra., ketika ia berpesan pada kaum Muslimin yang hendak mengambil amanah kepemimpinan, ta’allamu qabla an tasuuduu, banyak-banyaklah belajar sebelum engkau memimpin. Karena belajar adalah proses untuk meng-hadam kejahilan. Bila kejahilan telah hilang, maka tiada lagi syubhat dan cerahlah pemikiran. Maka tantangan untuk menghindarkan kezaliman tinggal satu langkah: mengendalikan syahwat. Karena seluruh kezaliman sesungguhnya hanya berakar pada dua persoalan ini, syubhat yang menghalangi cakrawala pandangan, serta syahwat yang membutakan nurani dan mematikan kebajikan. (lihat al Jawab al Kafi, Ibn Qayim al Jauziyah).
Ilmu yang benar dan hati yang suci adalah prasyarat untuk memikul amanah. Karena keduanya akan melahirkan dua sikap yang mulia. Ilmu melahirkan ruhul istijaabah, kesediaan untuk meng-ijabah (menerima) segala bentuk tantangan dan aneka rupa kesukaran. Karena ilmu menerangi kegelapan, memantapkan pandangan, mematangkan perhitungan, melempangkan jalan dan memperkecil resiko kesalahan. Hati yang suci berbuah ruhul mas’uliyah, semangat tanggung-jawab, keberanian menanggung resiko, dan tekad yang kuat untuk mengenyahkan godaan-godaan pengkhianatan. Inilah yang kemudian membuat Yusuf as berani berkata kepada Raja Mesir, “Jadikanlah aku bendaharawan negara…“. Karena ia yakin telah memenuhi prasyarat untuk menanggung amanah yang berat itu: “…sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (hafidz), lagi berpengetahuan (’alim)” (Yusuf: 55)
Andree, SIP, MA
(Mantan Ketua Himmpas UGM, Staf Bidang Hublu PP KAMMI)